GARUT, PATROLI POS
Viral sebuah insiden yang mencoreng wajah pelayanan publik di Garut. Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan adu mulut antara Ketua RW dan Kepala Desa (Kades) Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, dengan warganya. Pemicu cekcok tersebut adalah ketidak terimaan Ketua RW dan perangkat Desa terhadap warga yang telah memviralkan kondisi rumah seorang janda yang hampir roboh.
Video tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan sikap anti-kritik dari pejabat setempat terhadap upaya warga untuk mencari perhatian publik mengenai masalah sosial yang mendesak.
Respons Cepat Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
Insiden ini segera mendapat tanggapan tegas dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM. Melalui akun TikTok resminya, @dedimulyadiofficial, pada Minggu (23/11/2025), KDM memberikan pandangannya yang bijak dan berpihak kepada warga.
Dedi Mulyadi secara terang-terangan memberikan dukungan kepada warga yang berani menyuarakan kondisi di lapangan.
"Tidak apa-apa, itu merupakan bagian kontrol warga. Sehingga dengan viral itu, kita bisa memahami apa yang terjadi di masyarakat yang terjadi langsung bisa dilihat oleh Gubernur," ujar KDM.
Ia bahkan menegaskan bahwa tindakan memviralkan kejadian seperti itu patut diapresiasi, bukan malah disikapi dengan kemarahan.
"Dan apabila ada orang yang memviralkan, kita berikan Apresiasi. Sebagai kepala daerah atau Gubernur, harus bijak dan bisa menyelesaikan semua problem," tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Dedi Mulyadi mengumumkan bahwa ia akan segera mengambil tindakan nyata.
"Hari Senin, tim bisa segera menyelesaikan," pungkasnya, menunjukkan komitmen untuk segera meninjau dan menyelesaikan persoalan rumah janda yang viral sekaligus memberikan teguran atas sikap pejabat publik yang berkonflik dengan warganya.
Pernyataan Gubernur Jabar ini secara tidak langsung menjadi “tamparan” keras bagi para pejabat publik di tingkat bawah yang sensitif dan anti-kritik, serta menegaskan bahwa viralnya masalah sosial adalah alat kontrol yang sah dalam demokrasi. Red**

