Probolinggo, Patroli Pos
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikdaya) Kabupaten Probolinggo melalui bidang PD. Pontren Kantor Kementerian Agama Kab.Probolinggo kembali menggelar forum pembahasan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, perwakilan pondok pesantren, serta sejumlah pemangku kepentingan pendidikan, dalam rangka menjaring aspirasi dan memperkuat sinergi antara pesantren dan pemerintah daerah, bertempat di Aula Dinas Dikdaya, Jum’at (1/8/2025).
Kepala Dinas Dikdaya, Dwijoko, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kemitraan antara Dinas Pendidikan dan DPRD guna mewujudkan keselarasan kebijakan dalam pembangunan sektor pendidikan.
Ia menyampaikan pesan Bupati Probolinggo, Gus dr. H. Haerul Anwar, dan Wakil Bupati, Lora Fahmi AHZ, agar seluruh elemen bersatu dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo melalui jalur pendidikan.
Dwijoko juga mengingatkan pentingnya tata kelola kelembagaan yang profesional di lingkungan pesantren, termasuk dalam pengisian Data Pokok Pendidikan (Dapodik). “Validitas data Dapodik menjadi dasar utama dalam penentuan penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kesalahan data dapat berimplikasi hukum,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan peringatan bahwa lembaga pendidikan yang tidak aktif dan tidak mampu membangun citra institusionalnya akan dievaluasi secara tegas.DPRD Apresiasi dan Dukung Peran Strategis PesantrenAnggota DPRD dari berbagai fraksi turut memberikan pandangan dan dukungan terhadap pengembangan pesantren di Kabupaten Probolinggo.
Hj. Umil Sulistyowatiningsih dari Fraksi PPP menyatakan bahwa pesantren kini telah berkembang menjadi pilar perubahan. Ia mencontohkan Bupati dan Wakil Bupati saat ini yang merupakan alumni pesantren.
Edy Cahyono (Fraksi Nasdem) dan Junaedi turut menyuarakan pentingnya program-program pendidikan yang mendukung kualitas pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
Sementara itu, Intan Kurniawati (Fraksi Golkar) menyoroti pentingnya adaptasi santri terhadap perkembangan zaman. “Santri harus seimbang antara nasionalisme dan keilmuan agama. Pengembangan fasilitas juga menjadi prioritas ke depan,” jelasnya.
Sebagai penutup, Gus Nawa dari Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Fasilitasi Pesantren yang inklusif. “Raperda ini harus mengayomi semua jenis pesantren, baik salafiyah maupun modern, tanpa membedakan besar atau kecil,” ungkapnya.
Ia juga mengisahkan tentang peran tokoh lokal, KH. Moh. Ilyas asal Krucil, yang ditugaskan oleh KH. Hasyim Asy’ari untuk melakukan modernisasi pesantren, sebagai cerminan kontribusi pesantren dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia.
Penutup: Komitmen Bersama Bangun Pendidikan Berbasis PesantrenForum ini menjadi momentum belanja masalah dalam rangka penyusunan 5 Raperda yang tengah digodok oleh DPRD Kabupaten Probolinggo, termasuk Raperda inisiasi tentang fasilitasi pesantren. Seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, Kementerian Agama, hingga pengelola pesantren, diharapkan terus bersinergi dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan zaman. (Mp).