Probolinggo, Patroli Pos
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, didampingi oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Dr. Samsur, menghadiri acara “Temu Wicara Pengawasan Kepada Pelaku Usaha Bersama Anggota DPR-RI Gus Syaiful Nuri dan Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (BPJPH)”, bertempat di RM. Kebon Pring, Dringu, Senin 04/08/2025.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kemenag Kabupaten Probolinggo, Dr. Samsur, mengajak seluruh pelaku usaha untuk senantiasa menaati peraturan yang berlaku, agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar syariah dan peraturan perundang-undangan yang ada. “Kehadiran kita di sini untuk memastikan produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan ketentuan halal, baik dari sisi bahan baku, proses, hingga pemasarannya,” ujarnya.
Samsur juga menyampaikan harapannya agar produk halal dari Kabupaten Probolinggo dapat bersaing di tingkat global, sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta peraturan-peraturan lainnya yang mendukung industri halal di Indonesia. “Alhamdulillah, upaya yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik, namun diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan layanan BPJPH dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Anggota DPR-RI H. Syaiful Nuri, perwakilan BPJPH Basid Ridho, Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kasubag TU, pengawas halal, serta pelaku usaha dan masyarakat Kabupaten Probolinggo.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR-RI Komisi VIII, Gus Nuri, menekankan pentingnya sertifikasi halal bagi semua pelaku usaha di Indonesia. “Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam membangun produk halal yang berdaya saing, dan sertifikasi halal kini diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, juga Keputusan Kepala BPJPH nomor 16 tahun 2025 menggantikan Keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2022, jelasnya. Ia juga mengingatkan peran pemerintah dalam mengawasi dan memastikan proses penyembelihan hewan sesuai dengan standar halal. Gus Nuri juga mengajak semua pihak untuk mendukung program-program pemerintah, seperti sertifikasi halal, ketahanan pangan, dan koperasi desa. “Program-program ini harus kita dukung untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, dalam arahannya mengungkapkan bahwa target sertifikasi halal di Jawa Timur tahun ini mencapai 1.061.000 UMKM. Kabupaten Probolinggo sendiri cukup banyak memiliki UMKM, dan sekitar 7.550 di antaranya telah mendapatkan sertifikat halal. “Kami akan terus berupaya untuk mempermudah proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha, memastikan bahan dan proses produksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bahtiar mengingatkan pentingnya verifikasi dan identifikasi lapangan sesuai prosedur yang berlaku. “Sertifikat halal tidak hanya memberikan jaminan kehalalan, tetapi juga memastikan produk aman dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya,” jelasnya.
PU dapat terus istiqomah dalam berjuang untuk umat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. “Semoga usaha-usaha yang dijalankan tidak hanya bermanfaat bagi dunia, tetapi juga memberikan keberkahan bagi umat,” harapnya. Ia juga mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah untuk memotivasi para pelaku usaha, termasuk pemanfaatan media sosial seperti TikTok untuk membranding hasil produksi dari pelaku usaha.
Acara ini ditutup dengan pesan moral yang kuat tentang pentingnya menjaga makanan halal dalam kehidupan sehari-hari, guna mendukung ibadah yang baik dan kehidupan yang penuh berkah. “Mari kita tingkatkan kepedulian terhadap kehalalan makanan, karena hidup yang sesuai dengan prinsip halal akan membawa kedamaian dan keberkahan,” tutupnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat menjadi pusat produk halal yang solid dan berkembang pesat. (Mp)