PROBOLINGGO, PATROLI POS
Dalam rangka untuk memperkuat sistem pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah, Wabup Lora Fahmi AHZ Menghadiri Workshop Pencegahan Perkawinan Anak bertema “Keluarga Hebat Anak Selamat” di Auditorium MAN 2 Probolinggo, Karanggeger Pajarakan, Senin (3/11/2025).

Turut hadir dalam Kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Ahmad Zubaidi, Ketua Komisi IV DPRD, Ning Ayu Novitasari, Sekretaris Komisi IV DPRD, Hj. Umil Setyowati, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, H. Hariawan, Dewan Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Prof. Dr. Aziz Wahab, M.Ag., Kabid DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo, Ketua BAZNAS Kabupaten Probolinggo, KH. Ahmad Muzammil, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo, H. Zainal Arifin, Ketua APRI Provinsi Jawa Timur, Wawan Ali Suhudi, M.H. APRI Kabupaten Probolinggo, Ketua IPARI Kabupaten Probolinggo, Suharto, Kepala KUA se-Kabupaten Probolinggo, Penyuluh Agama Islam dari 24 kecamatan, perwakilan dinas/instansi terkait lainnya, Ketua PCNU Teguh Mahameru Zainul Hasan, Pengurus Fatayat NU, Muslimat NU, Aisyiyah dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kemenag Kabupaten Probolinggo.
Wakil Bupati Probolinggo, Lora Fahmi AHZ, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menekan angka perkawinan anak. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo, kami siap menindaklanjuti termasuk memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan secara gratis,” tegas Wabup saat menyampaikan sambutan.
Menurut Wabup, perkawinan anak bukan hanya persoalan kesiapan fisik, tetapi juga kesiapan ilmu dan mental. Ia menyebutkan, banyak kasus pernikahan dini yang berujung pada perceraian dan berimplikasi pada lahirnya generasi yang rentan stunting serta gizi buruk. “Ini fenomena yang harus kita perhatikan bersama. Jika tidak, harapan kita untuk menghasilkan generasi emas yang produktif dan unggul akan semakin sulit terwujud,” ungkapnya.
Wabup menambahkan, pengamatan lapangan, termasuk ketika turun ke Kecamatan Tongas, menunjukkan masih ada wilayah-wilayah yang longgar dalam membiarkan anak menikah dini. Karena itu diperlukan perubahan pola pikir masyarakat sekaligus penataan ekosistem pendukung.
Fahmi menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas lembaga — Pemerintah Daerah, Kemenag, BAZNAS, serta organisasi perempuan seperti Fatayat, Muslimat NU dan Aisyiyah — agar gerakan pencegahan perkawinan anak ini benar-benar menyentuh akar persoalan hingga level desa.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Dr. Ahmad Fawaid dan Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Provinsi Jawa Timur, Wawan Ali Suhudi, M.H., yang memaparkan aspek akademik, sosial dan regulatif terkait dampak serta pencegahan perkawinan usia dini.
Acara kemudian resmi dibuka oleh Wakil Bupati Probolinggo melalui pembacaan basmalah.
Kehadiran TP2D dan APRI di forum ini memperkuat arah gerakan lintas lembaga dalam menekan perkawinan anak, meningkatkan kualitas SDM, dan mendorong terwujudnya generasi Probolinggo yang sehat, berpendidikan dan berdaya saing. Mp/Red**
