PROBOLINGGO, PATROLI POS
Rapat kerja Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LBH JakPro Ngesti Wibawa (Jiwa) yang digelar pada 15 Februari 2026 menegaskan komitmen penguatan profesionalisme, integritas, dan perluasan akses keadilan bagi masyarakat. Agenda ini dipandang bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan momentum strategis untuk memperkuat peran advokasi hukum yang bermartabat.
Direktur LBH Jiwa, Abdur Rohim, menyampaikan bahwa rapat kerja tahun ini difokuskan pada konsolidasi internal sekaligus penyusunan program kerja strategis agar lembaga semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, profesionalisme dan integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi bantuan hukum. LBH Jiwa, kata dia, berupaya memastikan setiap warga negara memperoleh hak hukumnya secara utuh tanpa diskriminasi.
“Raker ini dirancang agar LBH Jiwa tampil profesional, berwibawa, namun tetap memiliki semangat pengabdian hukum yang kuat. Fokus utamanya adalah penegakan keadilan dengan visi strategis yang nyata,” ujarnya.
Ia menambahkan, modernisasi layanan hukum menjadi salah satu prioritas, termasuk penguatan transparansi, inovasi pelayanan, serta perluasan akses bantuan hukum baik pada sektor pemerintahan maupun swasta. Hal ini diharapkan mampu menjawab tantangan hukum masyarakat yang semakin kompleks.
Selain itu, pembentukan struktur internal hingga jaringan paralegal juga telah dilakukan. Langkah ini diharapkan memperkuat manajemen penanganan perkara, komunikasi kelembagaan, serta efektivitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Secara struktural sudah terbentuk tim internal dan paralegal. Ini penting agar manajemen perkantoran, penanganan perkara, serta komunikasi publik berjalan profesional dan berdampak sosial nyata,” katanya.
Sementara itu, Ketua LSM Jaringan Aktivis Probolinggo (JakPro), Badrus Seman, menilai rapat kerja LBH Jiwa menjadi langkah penting dalam memperkuat advokasi hukum di daerah.
Menurut Badrus, keberadaan lembaga bantuan hukum yang profesional sangat dibutuhkan masyarakat, terutama kelompok rentan yang sering kesulitan mengakses keadilan.
“Raker ini menjadi momentum memperkuat komitmen penegakan hukum yang berintegritas. Kami berharap LBH Jiwa benar-benar hadir membela hak konstitusional masyarakat tanpa pandang latar belakang sosial,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan agar pelayanan hukum semakin efektif.
Dengan penguatan internal dan penyusunan program kerja baru, LBH Jiwa diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum yang adil di Kabupaten Probolinggo, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang profesional dan terpercaya. (Tim AWPR).