Probolinggo, Patrolipos
Guna memastikan kevalidan data yang berasal dari Kementerian yang berjumlah 6.820 KK (Kepala keluarga) yang tercatat sebagai warga miskin ekstrim, maka pemerintah kecamatan Wonomerto kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan rapat koordinasi yang melibatkan Kepala Desa dengan tujuan memverval ulang data dari Kementerian tersebut dilapangan. Selasa (30/01/24)
Kegiatan Rapat Koordinasi Optimalisasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang digelar di Pendopo Kecamatan Wonomerto ini sebagai upaya menekan angka kemiskinan ekstrem berdasar data valid dilapangan.
Selain itu kegiatan ini juga menjadi bagian memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menuju nol persen di tahun 2024.
Hadir dalam kegiatan ini. Camat Wonomerto. Drs. Ali Kusno MSI, Tim OPD pendamping Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB), Danramil 0820/07 Wonomerto. Moh. Isnaini, Kapolsek Wonomerto. Bambang Hartono, SH,
Kepala KUA Wonomerto, Kepala Puskesmas Wonomerto, Koordinator PLKB Wonomerto, Korwil Dikdaya Wonomerto, Kepala Desa se-Kecamatan Wonomerto, Operator Desa se-Kecamatan Wonomerto,Pembina Desa Kecamatan Wonomerto, Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Wonomerto,TKSK Wonomerto, Koordinator Pendamping PKH Wonomerto, Pembina Desa Kecamatan Wonomerto, Pembantu Statistik wilayah Wonomerto serta undangan lainnya.
Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Rigustina Menyampaikan, penghargaan kepada Pemerintah Kecamatan Wonomerto karena memiliki satu mekanisme tata kola data yang baik yaitu Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) yang merupakan integrasi data yang bersumber dari data DTKS, data P3KE, dan juga data BPS sebagai indikatornya. Hal ini merupakan bentuk keterpaduan dan sinergitas, dalam hal ini perlunya kesamaan langkah bersama dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem.
“Inovasi-inovasi daerah untuk memastikan kevalidan data itu luar biasa. Kita melaksanakan konvergensi program yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan.” jelasnya.
Sementara itu Camat Wonomerto, Drs. Ali Kusno, M.Si, menjelaskan, melalui instruksi presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrem, maka Pemerintah Kabupaten Probolinggo berupaya mengikapi hal tersebut dengan melakukan langkah memverifikasi dan validasi data P3KE dengan melibatkan unsur pemerintah desa beserta jajaran pendukungnya.
Perlu diketahui, berdasar data BPS tahun 2022, kemiskinan ekstrem dikabupaten Probolinggo mencapai 3,18 persen atau setara dengan 37.740 jiwa.
“Kita berupaya agar tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan yang cukup signifikan utamanya kemiskinan ekstrem. Sementara dari sisi pembuatan kebijakan perlu ada penguatan lebih lanjut, terlebih angka berdasar data BPS tahun 2022 cukup membuat kita untuk lebih mendalami kevalidan data yang ada tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan verval data dilapangan secara detail dengan harapan agar pengentasan kemiskinan ekstrem ini dapat teratasi terlebih diperkuat Perbup nomor 20 tahun 2023 tentang ” kriteria kemiskinan.”Ujar Camat Wonomerto. Drs. Ali Kusno, MSI,
Ditempat yang sama, Sekcam Wonomerto. Rasyidhi, S.sos, Mm, Menyampaikan, program Gerakan Bersama PNS Asuh Resiko Stunting (Gema Paris) kabupaten Probolinggo tahun 2024.
Adapun Maksud dan tujuan dari program ini adalah Melaksanakan gerakan bersama Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemkab Probolinggo untuk percepatan Penurunan angka resiko stunting di kabupaten Probolinggo. Sedangkan tujuannya menurunkan angka resiko stunting pada ibu hamil dengan KEK, Animea, dan atau resiko lainnya. Selain itu menurunkan angka stunting pada anak bawah dua tahun (Baduta). Ujar Sekcam Wonomerto. Rasyidhi.
Reporter : Sayful/Sifaq
Editor : Sulis Riyanto
