PROBOLINGGO, PATROLI POS
Kepala Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo menegaskan urgensi perlunya Memorandum of Understanding (MoU) lintas lembaga untuk memperkuat sistem pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah. Penegasan ini disampaikan dalam Workshop Pencegahan Perkawinan Anak bertema “Keluarga Hebat Anak Selamat” di Auditorium MAN 2 Probolinggo, Karanggeger Pajarakan, Senin (3/11/2025).
Turut hadir dalam Kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Ahmad Zubaidi, Ketua Komisi IV DPRD, Ning Ayu Novitasari, Sekretaris Komisi IV DPRD, Hj. Umil Setyowati, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, H. Hariawan, Dewan Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Prof. Dr. Aziz Wahab, M.Ag., Kabid DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo, Ketua BAZNAS Kabupaten Probolinggo, KH. Ahmad Muzammil, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo, H. Zainal Arifin, Ketua APRI Provinsi Jawa Timur, Wawan Ali Suhudi, M.H. APRI Kabupaten Probolinggo, Ketua IPARI Kabupaten Probolinggo, Suharto, Kepala KUA se-Kabupaten Probolinggo, Penyuluh Agama Islam dari 24 kecamatan, perwakilan dinas/instansi terkait lainnya, Ketua PCNU Teguh Mahameru Zainul Hasan, Pengurus Fatayat NU, Muslimat NU, Aisyiyah dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kemenag Kabupaten Probolinggo.
Menurut Kepala Kantor Kemenag, upaya pencegahan tidak boleh hanya berhenti pada edukasi, tetapi harus dilanjutkan dengan binding agreement antar stakeholder agar setiap intervensi di masyarakat dapat berjalan seragam, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Perlu ada MoU antar lembaga. Supaya komitmen pencegahan perkawinan anak tidak hanya seremonial, tetapi mengikat dan bisa dieksekusi sampai level akar rumput,” tegasnya.
Workshop tersebut menghadirkan narasumber dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Dr. Ahmad Fawaid serta Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Provinsi Jawa Timur, Wawan Ali Suhudi, M.H., yang memetakan aspek akademik, sosial, hingga regulatif dari problem perkawinan usia dini.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Probolinggo Lora Fahmi AHZ juga menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mendukung seluruh langkah konkret pencegahan perkawinan anak. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo, kami siap menindaklanjuti termasuk memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan secara gratis,” tegas Wabup.
BAZNAS Kabupaten Probolinggo turut menegaskan kesiapan bersinergi bersama Kemenag, Pemda, dan organisasi perempuan seperti Fatayat, Muslimat NU dan Aisyiyah untuk mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak di lapangan dan memperluas edukasi keluarga.
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Probolinggo melalui pembacaan basmalah.
Dorongan MoU lintas lembaga ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk mempercepat penurunan angka perkawinan anak dan mewujudkan generasi Probolinggo yang lebih sehat, berpendidikan, dan berdaya saing. Mp/Red**