PROBOLINGGO, PATROLI POS
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo menegaskan pentingnya ketelitian dan kesiapan sejak awal dalam menelaah Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 guna menghindari terulangnya pagu minus seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Bedah DIPA 2026 yang berlangsung di Aula Al-Ikhlas Lantai 2 Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo, Senin (12/1/2026).
“Kita telah melaksanakan rapat kerja wilayah beberapa hari lalu bersama Kasubbag TU. Capaian kinerja yang diraih cukup positif berkat kerja keras yang tuntas dan cepat. Namun, menyangkut angka-angka anggaran, perlu ketelitian bersama, khususnya dengan melibatkan PPK, SPK, dan PPSPM. Penelaahan DIPA harus dipersiapkan dengan cepat agar tidak terjadi pagu minus seperti kemarin,” tegasnya.
Kepala Kemenag juga menekankan perlunya perumusan kecukupan gaji pegawai sesuai komitmen Menteri Agama. Menurutnya, perubahan tunjangan dan dinamika kepegawaian berpotensi menimbulkan kekurangan anggaran di akhir tahun sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya.
“Kita harus benar-benar mencermati, terutama pada sektor Bimas Islam yang memerlukan penyesuaian. Jika terdapat revisi anggaran, perlu dilakukan breakdown secara rinci pada penarikan bulanan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pentingnya koordinasi lintas satuan kerja, termasuk dengan satker madrasah yang memiliki DIPA di bawah Direktorat Pendidikan Islam (Pendis). Menurutnya, Kemenag Kabupaten memiliki kewajiban melakukan kontrol agar pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
“Kita juga perlu duduk bersama dan melaksanakan rapat kerja lanjutan untuk menseriusi target capaian kinerja dan agenda serapan anggaran,” ujarnya.
Kegiatan Bedah DIPA 2026 ini dirangkai dengan pemaparan program kerja dan anggaran oleh Kepala Subbag Tata Usaha, Kepala Seksi Bimas Islam, Kepala Seksi PAIS, Kepala Seksi PD Pontren, serta Penyelenggara Zakat Wakaf dan Hindu. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan perencanaan program dan pengelolaan anggaran tahun 2026.
Sementara itu, Perencana Madya Kemenag Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim, menjelaskan bahwa adanya tambahan pegawai dalam jumlah cukup besar turut memengaruhi perencanaan anggaran. Meski menyita waktu, menurutnya pembahasan bersama tetap diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat dan menjadi pembelajaran ke depan.
Ia juga menambahkan bahwa mutasi layanan dari KPPN Bondowoso ke KPPN Sidoarjo berdampak pada proses administrasi anggaran. “Kami sudah berkoordinasi dengan kepegawaian, khususnya terkait penyusunan SKP,” ungkapnya.
Terkait anggaran 2026, Lukman menyebutkan masih terdapat kekurangan alokasi untuk tunjangan kinerja (tukin) dan uang makan. Hal tersebut disebabkan perhitungan awal yang belum optimal serta adanya rekrutmen dan pelantikan PPPK di tengah tahun berjalan yang berdampak signifikan terhadap kebutuhan anggaran.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kasubbag TU, para Kepala Seksi dan Penyelenggara, Perencana, Bendahara, serta tim keuangan, POK, SPK, dan PPSPM Kankemenag Kabupaten Probolinggo. Melalui kegiatan ini, diharapkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2026 dapat berjalan lebih akuntabel, efektif, dan berkelanjutan. (Mp/Red**).
