PROBOLINGGO, PATROLI POS
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Probolinggo memaparkan ketentuan teknis terkait fasilitas pendampingan bagi calon jemaah haji lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta skema penggabungan mahram untuk musim haji tahun 2027.
Langkah sosialisasi ini ditempuh guna menjamin jemaah berkebutuhan khusus dan jemaah yang terpisah dari keluarga inti tetap memperoleh layanan yang layak dan aman selama menjalankan rangkaian ibadah di Arab Saudi.
Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Kemenhaj Kabupaten Probolinggo, H. Ervin Syarif, S.E., M.M., meminta jemaah memanfaatkan waktu sebelum masa pelunasan tahap pertama berakhir pada 10 Desember 2026 untuk mengurus administrasi tersebut.
“Kami mohon jemaah haji reguler yang sudah berhak lunas dan memenuhi kriteria penggabungan mahram maupun pendampingan lansia dan difabel segera memproses pengajuannya ke kantor Kemenhaj Kabupaten Probolinggo” kata Ervin, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, fasilitas penggabungan mahram hanya dapat diajukan untuk ikatan suami/istri, orang tua kandung, anak kandung, atau saudara kandung. Seluruh pemohon wajib menyertakan bukti pelunasan BPIH dari Bank Penerima Setoran (BPS) sebagai syarat mutlak.
Selain bukti lunas BPIH dan SPPH, jemaah juga harus menyerahkan surat permohonan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat rekomendasi dari Kemenhaj Kabupaten/Kota, bukti kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta dokumen kependudukan yang sah untuk verifikasi hubungan keluarga.
Pihak Kemenhaj Kabupaten Probolinggo membuka layanan konsultasi tatap muka di kantor setempat bagi calon jemaah atau keluarga yang membutuhkan pendampingan dalam melengkapi persyaratan administrasi tersebut. (Red**).
