PROBOLINGGO, PATROLI POS
Pasca kecelakaan maut yang merenggut nyawa seorang pelajar putri di Jalan Mastrip, tepat di depan SMKN 2 Kota Probolinggo, pada Kamis (12/11/2026), praktisi hukum muda Agus Sugianto, S.H. menyatakan kesiapannya mengambil langkah hukum konstitusional. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap operasional bus besar pengangkut karyawan yang melintas di kawasan padat aktivitas pendidikan dalam Kota Probolinggo.
Insiden tragis yang melibatkan bus karyawan PT Kutai Timber Indonesia (PT KTI) ini menewaskan seorang siswi MAN 1 Kota Probolinggo berusia 16 tahun. Peristiwa tersebut memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan, mengingat lokasi kejadian berada di zona pendidikan yang setiap harinya dipadati pelajar.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kontrol sosial, Agus Sugianto menyatakan segera melayangkan surat resmi beritikad permohonan hearing, klarifikasi, serta evaluasi hukum kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo.
“Saya sangat menyayangkan kejadian yang merenggut nyawa seorang pelajar ini. Jangan sampai kejadian serupa kembali terulang. Kami ingin mempertanyakan secara terbuka, apakah bus besar pengangkut karyawan pabrik memang diperbolehkan melintas di jalan-jalan dalam Kota Probolinggo? Apa dasar hukumnya, bagaimana penetapan rutenya, dan apakah sudah sesuai dengan kelas jalan?” tegas Agus, Jumat (13/11/2026).
Rencana surat tersebut juga akan ditembuskan kepada Wali Kota Probolinggo, Dinas Perhubungan, Kapolres Probolinggo Kota, Kasat Lantas, serta manajemen PT KTI. Agus berharap lembaga legislatif dapat menindaklanjuti permohonan tersebut secara serius, bukan sekadar administrasi seremonial, dengan menghadirkan seluruh stakeholder terkait dalam forum resmi.
Selain mendesak pengawasan legislatif, Agus menegaskan tidak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur hukum lanjutan, termasuk mengkaji potensi pengujian materiil (judicial review) ke Mahkamah Agung apabila ditemukan regulasi turunan yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya.
Sebagai seorang ayah yang anak-anaknya juga mengenyam pendidikan di Kota Probolinggo—masing-masing bersekolah di SMP Negeri 10 dan SD Negeri 1 Tisnonegaran—Agus merasakan langsung keresahan yang dirasakan para orang tua lainnya.
“Ini bukan hanya persoalan orang lain. Sebagai orang tua, saya tentu berharap seluruh anak sekolah dan masyarakat mendapatkan jaminan keselamatan ketika menggunakan jalan raya,” ungkapnya.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa langkah hukum dan pengawalan yang dilakukannya bukanlah upaya untuk menyudutkan pihak manapun, melainkan demi mendorong pembenahan kebijakan transportasi perkotaan yang berorientasi pada keselamatan publik agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. (Redaksi).
