PROBOLINGGO, PATROLI POS
Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Propinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2026 serta Pemantapan Perencanaan Anggaran dan Kinerja Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung pada 17–19 November 2026 ini dipusatkan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Probolinggo.

Hadir dalam forum tersebut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenhaj Provinsi Jawa Timur Dr. H. Mahmudi, S.Ag., M.A., Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Probolinggo Moh. Barzan, S.Ag., M.Pd.I., Kepala Subbagian Tata Usaha, tim pendamping dari Sekretariat Kanwil Kemenhaj Prov. Jawa Timur, serta para pejabat dan pegawai yang membidangi perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, dan pelaporan kinerja dari berbagai kabupaten/kota se Jawa Timur.
Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Probolinggo, Moh. Barzan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta serta berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan perencanaan yang matang sesuai target.
Sementara itu, Kakanwil Kemenhaj Jatim, Dr. H. Mahmudi, dalam arahannya menekankan bahwa perencanaan memiliki peran yang sangat mendasar dalam pelaksanaan tugas kementerian. Ia mengingatkan agar perencanaan dan penganggaran disusun selaras berdasarkan kebutuhan nyata dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji dan umrah.
Dalam kesempatan tersebut, Mahmudi memaparkan lima poin penting yang harus diperhatikan oleh para perencana, yakni:
- Menentukan arah dan tujuan yang jelas dan terukur sesuai prioritas kementerian.
- Memastikan dukungan pendanaan dengan perhitungan yang wajar dan memadai.
- Menghindari pemborosan dan tumpang tindih antarunit melalui penguatan koordinasi.
- Mengurangi risiko dan ketidakpastian dengan mengidentifikasi kendala sejak dini.
- Menyediakan ukuran pengendalian dan evaluasi melalui target kerja yang jelas.
Menyoroti sisa waktu Tahun Anggaran 2026 yang kian terbatas, Mahmudi mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Kemenhaj se-Jawa Timur saat ini masih berada di kisaran 65 persen. Padahal, berdasarkan instruksi Sekretaris Jenderal, target realisasi pada bulan November 2026 harus mencapai 90 persen.
Ia meminta para pengelola keuangan dan perencana untuk memperkuat koordinasi, memetakan kegiatan yang belum terlaksana, serta segera menindaklanjuti proses pencairan tagihan yang telah memenuhi syarat.
“Percepatan realisasi harus tetap disertai ketepatan penggunaan anggaran, kelengkapan pertanggungjawaban, dan pencapaian output. Kita ingin anggaran terserap dengan baik sekaligus menghasilkan pelayanan yang berkualitas,” tegas Mahmudi.
Selain itu, Kakanwil juga menginstruksikan agar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2026, LAKIP 2025, dan RKT 2027 dapat dituntaskan berbasis data yang valid. Khusus untuk usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2027, ia meminta agar seluruh dokumen pendukung, kerangka acuan kerja, hingga rincian biaya diselesaikan secara cermat dan memprioritaskan kebutuhan yang mendesak.
Kegiatan koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih baik, pembagian tugas yang jelas, serta solusi atas berbagai kendala pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur. (Red**).
