BATU, PATROLI POS
Direktorat Pemberdayaan Pesantren Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama RI menyusun kerangka pembangunan jangka menengah bertajuk Peta Jalan Pesantren 2030. Kebijakan strategis ini diarahkan untuk mentransformasi pesantren agar tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan dakwah, tetapi juga tumbuh sebagai pusat peradaban, produksi pengetahuan, serta inovasi sosial dan ekonomi masyarakat.
Gagasan tersebut disampaikan Direktur Pemberdayaan Pesantren Kemenag RI, Dr. Yusi Damayanti, S.E., Ak., M.M., dalam pemaparannya mengenai arah pemberdayaan pesantren dan capaian 100 hari kerja direktorat pada Rapat Koordinasi PD Pontren se-Jawa Timur di Kota Batu, 17 November 2026, yang di ikuti para kepala seksi PD Pontren/Pakis kabupaten/kota, operator data EMIS, organisasi mitra (FKPQ, FKDT, Pokja PPS).
Yusi menjelaskan bahwa konsep New Baitul Hikmah dirancang untuk memadukan kekuatan tradisi keilmuan Islam dan penguasaan kitab kuning dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kewirausahaan, pertanian, hingga pengelolaan lingkungan. Langkah ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menempatkan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.
“Pemberdayaan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan bantuan dan program yang bersifat jangka pendek. Diperlukan pembangunan ekosistem yang terintegrasi agar pesantren menjadi lembaga yang produktif, inklusif, inovatif, mandiri, dan berkelanjutan,” ujar Yusi.
Untuk memastikan transformasi berjalan terukur, Kemenag membagi implementasi peta jalan lima tahunan tersebut ke dalam lima fase utama:
- 2026 (Penguatan Landasan): Memfokuskan pada gerakan ekonomi pesantren, peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat, serta penguatan basis data lewat pendekatan One Pesantren One Data melalui persiapan platform Sistem Informasi Pesantren (SITREN).
- 2027 (Transformasi Jejaring): Mengembangkan jejaring ekonomi sirkuler pesantren, kewirausahaan sosial, dan gerakan khidmah bagi masyarakat.
- 2028 (Akselerasi Ekosistem): Mempercepat terbentuknya ekosistem ekonomi pesantren di tingkat kabupaten/kota sebagai simpul kesejahteraan warga.
- 2029 (Kematangan Institusi): Memantapkan ekosistem ekonomi, mendorong inovasi pemberdayaan, serta membentuk Pusat Keunggulan Pemberdayaan Masyarakat.
- 2030 (Fase Keberlanjutan): Mengoperasionalisasikan konsep pemberdayaan masyarakat oleh pesantren secara penuh sebagai New Baitul Hikmah.
Guna menopang peta jalan tersebut, Kemenag menetapkan sembilan strategi penguatan, antara lain jaminan kepastian hukum, revitalisasi data potensi ekonomi, penguatan koperasi dan badan usaha (PT/CV), perluasan akses pembiayaan syariah dan wakaf produktif, hingga pemetaan rantai pasok (supply chain).
Yusi menekankan bahwa keberhasilan program ke depan tidak lagi diukur dari banyaknya bantuan yang disalurkan, melainkan melalui tiga kelompok indikator dampak nyata: indeks kemandirian ekonomi unit usaha pesantren, keaktifan jejaring ekonomi sirkuler multipihak, serta pertumbuhan wirausaha sosial atau santripreneur yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. (Mp/Red**).
