BATU, PATROLI POS
Sebanyak 5.930 dari total 7.430 pondok pesantren di Jawa Timur teridentifikasi berada di kawasan dengan potensi bahaya bencana tinggi. Menyikapi temuan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan program Pesantren Tangguh Bencana guna menjamin keselamatan para santri.
Hal itu disampaikan perwakilan BPBD Jawa Timur, Dadang, dalam kegiatan Koordinasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) se-Jawa Timur di Kota Batu, Rabu (18/11/2026).
Dadang menjelaskan, data kerawanan tersebut diperoleh melalui pemetaan geospasial dengan metode tumpang susun (overlay) antara titik koordinat pesantren dan peta kawasan rawan bencana. Pemetaan itu mencakup 14 jenis potensi ancaman, di antaranya banjir, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, hingga cuaca ekstrem.
“Satu pesantren dimungkinkan menghadapi lebih dari satu potensi ancaman sekaligus. Karena itu, identifikasi risiko tidak cukup berfokus pada satu jenis bencana, tetapi harus mempertimbangkan keseluruhan potensi bahaya di lingkungan sekitar,” ujar Dadang dalam pemaparannya.
Menurut Dadang, pesantren memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sekolah umum karena aktivitas santri berlangsung selama 24 jam penuh di asrama. Selain itu, banyak kawasan pesantren yang menyatu dengan permukiman warga sehingga penanganan darurat harus terintegrasi untuk melindungi santri sekaligus masyarakat sekitar.
Untuk meminimalkan risiko korban jiwa, BPBD Jatim meminta pengelola pesantren segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kebencanaan yang jelas. SOP tersebut meliputi penentuan jalur evakuasi, titik kumpul aman, sistem komunikasi darurat, pembagian tugas petugas, hingga pengendalian massa agar tidak memicu kepanikan saat bencana terjadi.
“SOP ini harus dipahami oleh seluruh elemen, mulai dari pengasuh, pengurus, tenaga pendidik, hingga santri,” tambahnya.
Selain penyusunan SOP, setiap pesantren juga didorong melakukan kajian risiko secara mandiri dengan mengevaluasi kondisi bangunan, instalasi listrik, akses jalan, kepadatan penghuni, serta sejarah kebencanaan di wilayah masing-masing. Hasil kajian ini menjadi dasar penyediaan sarana pertolongan pertama, sistem peringatan dini, serta pelaksanaan simulasi bencana secara berkala.
Melalui sinergi antara pengelola pesantren, pemerintah daerah, dan BPBD, kesiapsiagaan bencana diharapkan menjadi bagian dari tata kelola pendidikan demi menjaga keberlangsungan proses belajar dan keselamatan santri di Jawa Timur. (Mp/Red**).
