PROBOLINGGO, PATROLI POS
Rapat Dewan Pengupahan Kota Probolinggo (Rabu, 18 November 2026) dalam pembahasan usulan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2027 berlangsung dengan dua usulan berbeda. DPC KSPSI Kota Probolinggo yang dipimpin Ketua Donal Vinalio boy mengusulkan penggunaan indeks alfa maksimal 1,0, dengan kenaikan UMK sebesar 9,01%, sementara pihak APINDO mengusulkan indeks alfa 0,5 dengan kenaikan sebesar 6,17%.
Usulan SPSI dinilai sebagai bentuk perjuangan agar pekerja di Kota Probolinggo mendapatkan upah yang lebih layak, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta kondisi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dalam rapat tersebut, SPSI mengusulkan indeks alfa 1,0 dengan kenaikan sebesar 9,01% atau kenaikan Rp274.370 dari UMK tahun 2026.
Dengan usulan tersebut, UMK Kota Probolinggo Tahun 2027 diharapkan mencapai: Rp3.319.542 per bulan.
Sementara APINDO mengusulkan indeks alfa 0,5 dengan kenaikan sebesar 6,17% atau Rp187.887, sehingga UMK 2027 menjadi: Rp3.233.059 per bulan.
Perbedaan kedua usulan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Dewan Pengupahan, mengingat penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kepentingan pekerja, keberlangsungan dunia usaha, serta kondisi perekonomian daerah.
UMK Kota Probolinggo Masih Jauh di dibawah angka KHL yaitu 4.881.026 yang dikeluarkan oleh BPS
Ketua DPC KSPSI Kota Probolinggo Donal Vinalio boy berpandangan bahwa penetapan UMK harus memperhatikan data makroekonomi serta Kebutuhan Hidup Layak (KHL), termasuk semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Berdasarkan data KHL Kota Probolinggo yang disampaikan dalam usulan, nilainya mencapai Rp4.881.026.
Apabila UMK 2027 ditetapkan sebesar Rp3.319.542 melalui penggunaan alfa 1,0, maka nilai tersebut baru sekitar 68% dari KHL, dengan selisih mencapai Rp1.561.484.
Artinya, usulan kenaikan 9,01% yang disampaikan SPSI masih jauh dari angka kebutuhan hidup layak.
Alfa 1,0 Dinilai Rasional dan Tidak Berlebihan
SPSI menilai kenaikan 9,01% merupakan langkah rasional untuk menjaga daya beli pekerja agar tidak semakin tergerus oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.
Bahkan, menurut Donal untuk mendekati angka KHL Kota Probolinggo, dibutuhkan kenaikan sekitar 60,3% dari UMK 2026. Namun, SPSI hanya mengusulkan kenaikan 9,01%.
Atas dasar tersebut, penggunaan indeks alfa maksimal 1,0 dinilai bukan tuntutan berlebihan, melainkan usulan yang masih moderat dan mempertimbangkan kondisi riil pekerja.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Pekerja
SPSI juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo yang disebut mencapai 5,68%. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan pekerja.
Selain itu, menurut Ketua DPC KSPSI ( Donal Vinslio Boy) bahwa disparitas upah dengan daerah sekitar turut menjadi pertimbangan agar upah pekerja Kota Probolinggo tetap kompetitif dan tidak tertinggal.
Menunggu Keputusan Dewan Pengupahan
Perbedaan usulan antara SPSI dan APINDO menjadi bagian dari dinamika pembahasan penetapan UMK 2027. Keputusan akhir diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha secara berimbang.
SPSI berharap usulan indeks alfa 1,0 dapat dipertimbangkan secara objektif berdasarkan data ekonomi, KHL, daya beli masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Donal “Upah layak bukan sekadar angka, tetapi menyangkut kesejahteraan, martabat, dan masa depan pekerja beserta keluarganya. Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum buruh.” ( Redpel ).
