PROBOLINGGO, PATROLI POS
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menggelar evaluasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2025 bagi pejabat pengelola keuangan daerah di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Senin (24/11/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris atau Gus Haris, Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Ra Fahmi AHZ, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Joelijanto serta Pemimpin Bank Jatim Kraksaan Siska Dian Permatasari.
Evaluasi penggunaan KKPD dan sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2025 ini diikuti oleh 250 orang peserta terdiri dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran (PA), PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator SIPD.
Selama kegiatan mereka dipandu narasumber dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo, Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Probolinggo, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo dan Bank Mandiri.
Dalam kesempatan tersebut diserahkan penghargaan penggunaan KKPD sampai dengan bulan Oktober 2025. Untuk versi kecamatan juara 1 diraih Taufiq dari Kecamatan Kuripan, juara 2 diraih Rochmad Widiarto dari Kecamatan Tongas dan juara 3 diraih Abdul Bari dari Kecamatan Besuk.
Untuk versi bagian, juara 1 diraih Yuwanita Darman dari Bagian Umum, juara 2 diraih Adhi Catur Indra Bawono dari Bagian Hukum dan juara 3 diraih Moh. Syarifuddin dari Bagian Kesra. Versi OPD juara 1 diraih Achmad Aruman Dinas Perikanan, juara 2 diraih Yulius Christian dari Sekretariat DPRD, juara 3 diraih Sugeng Wiyanto dari Satpol PP, juara harapan 1 diraih Agus Mukson dari DPMPTSP dan juara harapan 2 diraih M. Sjaiful Efendi dari Bapelitbangda.
Diserahkan pula penghargaan Koordinator Kecamatan dalam Penyusunan LKPD tahun 2024 diantaranya dari Kecamatan Paiton, Kecamatan Krucil, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Maron, Kecamatan Leces dan Kecamatan Tongas. Serta penghargaan kinerja koordinasi pelunasan PBB tahun 2025 sebelum jatuh tempo diraih Kecamatan Pajarakan.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani menyampaikan kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah akhir tahun 2025 bertujuan memperkuat pemahaman para pejabat pengelola keuangan SKPD terhadap sejumlah ketentuan teknis yang wajib dipatuhi.
Dua substansi utama yang menjadi perhatian adalah penggunaan KKPD dan penegasan kembali Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) perihal langkah-langkah akhir tahun anggaran.
“Kegiatan ini kami maksudkan agar seluruh perangkat daerah memahami kewajiban administratif, termasuk penggunaan KKPD dan ketentuan pertanggungjawaban akhir tahun. Kepatuhan pada aturan ini sangat menentukan ketertiban pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Kristiana juga memaparkan gambaran umum realisasi APBD 2025 hingga 21 November 2025. Pendapatan daerah telah mencapai Rp2,159 triliun atau 88,49 persen dan realisasi belanja menyentuh Rp2,108 triliun atau 80,66 persen.
“Capaian ini sekaligus menunjukkan kinerja fiskal yang positif. Per 14 November 2025, realisasi belanja kita menempati peringkat pertama se-Jawa Timur dan keenam secara nasional. Realisasi pendapatan sebesar 87,20 persen pun lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional,” terangnya.
Terkait pemanfaatan KKPD, Kristiana menyampaikan total transaksi KKPD hingga saat ini telah mencapai Rp1,59 miliar. Penggunaan KKPD terus didorong sebagai bagian dari efisiensi tata kelola pembayaran pemerintah daerah. “KKPD merupakan instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas belanja daerah. Karena itu, penggunaannya harus dipahami secara benar oleh seluruh SKPD,” jelasnya.
Kristiana juga kembali mengingatkan ketentuan pengajuan SPM dan penyetoran sisa UP. “Batas waktu pengajuan SPM maupun penyetoran sisa UP bersifat final. Kami minta seluruh bendahara mematuhi jadwal agar tidak mengganggu proses penutupan tahun anggaran,” lanjutnya.
Sementara Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris atau Gus Haris menegaskan kinerja pengelolaan anggaran Kabupaten Probolinggo menunjukkan hasil yang sangat positif sepanjang tahun 2025.
“Kinerja teman-teman BPPKD bersama semua OPD sangat luar biasa, terutama capaian kita yang berhasil berada di peringkat keenam nasional dalam serapan anggaran. Ini sebuah prestasi yang patut dibanggakan,” katanya.
Gus Haris menegaskan capaian tersebut jauh lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain yang hingga awal Nopember masih berada pada serapan 50 persen. “Kabupaten Probolinggo ini pintar sekali menuntaskan target. Dalam kurang dari dua bulan, kita bisa menunjukkan kinerja yang signifikan,” jelasnya.
Menurut Gus Haris, selama sembilan bulan kepemimpinannya, Kabupaten Probolinggo telah menerima sekitar 20 penghargaan di berbagai sektor. Sejumlah prestasi seperti kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 1,14 persen, tingginya serapan anggaran serta berbagai penghargaan inovasi pemerintah. “Saya sampai kesulitan menghitung berapa banyak apresiasi dan penghargaan yang sudah kita terima. Ini berkat kerja keras semua pihak,” terangnya.
Gus Haris juga menyoroti progres positif dalam penurunan angka kemiskinan dan perbaikan manajemen data daerah. Proses validasi data akan lebih ketat dengan melibatkan kecamatan dan perangkat daerah. “Ke depan, data akan ditentukan setiap tiga bulan dan harus benar-benar akurat. Ini tugas besar bagi kita, terutama teman-teman Kominfo,” tegasnya.
Di sisi lain, Gus Haris mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk tetap menjaga efisiensi tanpa menghambat pelayanan publik. Pemotongan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh mematikan gerak organisasi pemerintahan. “Prinsipnya, yang dipangkas itu lemaknya, bukan dagingnya. Efisiensi wajib, tetapi layanan publik tidak boleh berhenti,” lanjutnya.
Gus Haris mendorong OPD untuk kreatif mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk melalui kerja sama CSR, seperti yang berhasil diterapkan pada gelaran The Seven Lakes Festival 2025. “Tidak semua harus bertumpu pada APBD. Banyak kegiatan yang bisa disokong promotor maupun komunitas,” urainya.
Lebih lanjut Gus Haris meminta seluruh pejabat pengelola keuangan agar tetap disiplin, menjaga integritas dan fokus pada target RPJMD. “Tetap semangat. Dengan diskusi dan kolaborasi, kita bisa menyelesaikan berbagai keterbatasan dan menjaga pembangunan Kabupaten Probolinggo berjalan optimal,” tambahnya.
Sedangkan Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Ra Fahmi AHZ mengungkapkan berbagai capaian dan penghargaan yang diraih Pemkab Probolinggo harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
“Saya mengapresiasi kerja-kerja semua pihak yang telah berupaya memberikan pelayanan dan melakukan perbaikan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Berbagai penghargaan yang kita terima semoga benar-benar menjadi wujud komitmen kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Terkait efektivitas anggaran, Ra Fahmi menekankan agar setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. “Meskipun serapan anggaran kita diapresiasi pusat dan menjadi yang pertama di Jawa Timur, saya mengingatkan bahwa efektivitas itu harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai cepat terserap, tetapi dampaknya belum optimal,” jelasnya.
Ra Fahmi mencontohkan program pengentasan kemiskinan yang masih didominasi anggaran tidak langsung. Pola ini harus dibenahi agar intervensi pemerintah lebih konkret. “Dari diskusi pengentasan kemiskinan, anggaran langsung kita masih 38 persen. Ini perlu dibenahi. Serapan itu jangan hanya cepat, tapi harus tepat,” tegasnya.
Lebih lanjut Ra Fahmi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan inovasi, memperkuat kolaborasi dan memastikan seluruh upaya pimpinan daerah di pusat dan provinsi ditindaklanjuti dengan baik. “Upaya menjemput program dan bantuan harus benar-benar diselaraskan. Di masa efisiensi seperti ini, kita wajib memaksimalkan potensi yang ada,” pungkasnya. Red**
