SURABAYA, PATROLI POS
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menggelar Orientasi dan Monitoring Cek Kesehatan Gratis (CKG) Anak Sekolah dan Remaja di Pondok Pesantren, Selasa (2/12/2025) secara daring.
Acara dibuka oleh Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Jatim, Dr. Imam Turmidi, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Agenda orientasi meliputi paparan pelaksanaan CKG untuk jenjang MTs–MA, penyampaian Best Practice CKG, sesi diskusi, dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL).
CKG merupakan Program Nasional untuk Penguatan SDM. Program CKG didukung sejumlah regulasi nasional, antara lain UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak, PP Penurunan Stunting, SKB 4 Menteri, serta berbagai surat edaran terkait pemeriksaan kesehatan gratis. Inisiatif ini menjadi bagian dari agenda pembangunan SDM dalam Asta Cita 2024–2029.
Hasil SKI 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional 19,8%, sementara angka Jawa Timur menurun menjadi 14,4%. Pada 2025, sasaran skrining kesehatan mencakup 6,9 juta peserta didik serta 1.699 pondok pesantren, sebagai upaya deteksi dini penyakit dan peningkatan literasi kesehatan.
Dalam arahannya, Dr. Imam Turmidi menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pondok pesantren dan lembaga pendidikan di Jawa Timur. “Jawa Timur merupakan provinsi terbesar kedua setelah Jawa Barat dan Banten dengan jumlah pesantren mencapai 7.345 dan total 655.230 santri. Santri adalah aset bangsa yang harus mendapat perhatian serius, termasuk kesehatan, rekognisi, dan afirmasi,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi beberapa pesantren yang sudah lebih dulu melaksanakan CKG sebulan sebelumnya. Para pengasuh diminta untuk mendorong para santri agar mengikuti program pemeriksaan kesehatan ini.
Sementara itu, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr. Waritsah Sukarjiyah, menjelaskan bahwa program CKG bertujuan sebagai deteksi dini kesehatan santri dan lingkungan pesantren.
Ia menyoroti meningkatnya kasus kesehatan gigi dan mulut serta hipertensi pada kelompok usia muda—tren baru yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang didominasi usia lanjut.
Dr. Waritsah juga menyinggung perbedaan signifikan data jumlah pesantren antara Kemenag dan Dinkes Jatim. “Data Kemenag mencatat 7.345 pesantren, sementara data Dinkes baru 4.415 pesantren. Ada selisih 2.932 pesantren. Ini menjadi tantangan dan akan kami tindak lanjuti melalui sinergi bersama ormas Islam,” jelasnya.
Ia juga menekankan persoalan data kependudukan, karena tidak semua santri memiliki KTP, padahal pelaporan CKG mensyaratkan NIK. Santri dari luar Jawa Timur tetap dapat difasilitasi, namun untuk santri Warga Negara Asing (WNA) diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Kemenkes agar ID Card atau paspor dapat diakomodasi sebagai identitas.
Dari Kabupaten Probolinggo, kegiatan diikuti oleh Kasi PD Pontren Ansori bersama jajaran pimpinan pondok pesantren sesuai disposisi Kepala Kemenag Kabupaten Probolinggo, Dr. Samsur.
Secara khusus, Kasi PD Pontren Kabupaten Probolinggo berharap agar pesantren dapat memaksimalkan pelaksanaan CKG. “Cek kesehatan gratis ini merupakan bentuk tanggung jawab pesantren terhadap kondisi kesehatan para santri yang telah dititipkan oleh para wali santri,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti pimpinan pesantren, Kemenag kabupaten/kota, Dinas Kesehatan, puskesmas, serta organisasi perempuan dan kepemudaan. Narasumber utama adalah Kakanwil Kemenag Jatim dan tim lintas program Dinkes Jatim. Mp/Red**
