PROBOLINGGO, PATROLI POS
Penyelesaian perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang melibatkan kliennya, Jihan Arista, resmi dihentikan setelah tercapainya kesepakatan damai melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. Penghentian penyidikan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Probolinggo Kota pada akhir Oktober 2026. Menanggapi tuntasnya proses hukum tersebut, Kuasa Hukum Terlapor, Agus Sugianto, S.H., menyampaikan apresiasi tinggi serta ucapan terima kasih kepada penyidik yang menanganinya.
Berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan bernomor SP2HP/840/X/RES.1.6./2026/Reskrim tertanggal 28 Oktober 2026, penanganan perkara yang sebelumnya teregistrasi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/15/I/2026/SPKT/Polres Probolinggo Kota/Polda Jawa Timur ini resmi dihentikan terhitung sejak 26 Oktober 2026. Keputusan penghentian ini juga diperkuat dengan diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 15/Pen.Pid-TIDIK/2026/PN Pbl.
Secara khusus, Agus Sugianto, S.H. memuji profesionalisme dan keterbukaan komunikasi yang ditunjukkan oleh Kanit Unit I Pidana Umum beserta tim penyidik selama mendampingi proses hukum kliennya. Menurutnya, langkah penegakan hukum yang humanis dan berorientasi pada pemulihan ini mencerminkan komitmen aparat kepolisian dalam menghadirkan keadilan yang substantif bagi masyarakat.
Selaku Kuasa Hukum Terlapor, dirinya menyampaikan apresiasi kepada Kanit beserta seluruh penyidik Unit I Pidana Umum Polres Probolinggo Kota atas terbangunnya koordinasi yang baik dalam membantu menyelesaikan perkara ini hingga tuntas melalui koridor keadilan restoratif. Ia menilai pendekatan tersebut sangat efektif dalam memulihkan hubungan antarpihak tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang.
Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa penerapan restorative justice merupakan wujud nyata dari dinamika hukum modern yang tidak lagi kaku, melainkan mengedepankan asas kemanfaatan, kedamaian, dan pemulihan keadaan semula. Ia berharap sinergi positif yang terjalin antara penegak hukum, praktisi hukum, dan masyarakat dapat terus dipertahankan guna mewujudkan sistem peradilan yang profesional serta berkeadilan sosial.
Hukum pada hakikatnya bukan sekadar instrumen untuk memberikan sanksi atau menghukum, tetapi juga sarana untuk menghadirkan keadilan substantif serta memberikan ruang bagi penyelesaian masalah yang bermartabat bagi semua pihak yang bersengketa, pungkasnya. (Redaksi).
