PROBOLINGGO, PATROLI POS
Advokat Agus Sugianto, S.H., selaku Kuasa Hukum Tabiyah, mendesak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) agar segera mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan salah transfer dana sebesar Rp50.000.000,- melalui layanan BI-FAST.
Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 10 November 2026, sekitar pukul 11.17 WIB. Kliennya, Tabiyah, bermaksud mengirimkan uang kepada seseorang bernama Isnawati. Namun, akibat kekeliruan dalam pemilihan identitas penerima, dana tersebut justru terkirim ke rekening Bank BRI atas nama Ismawati.
Berdasarkan bukti transaksi, dana sebesar Rp50 juta tersebut masuk ke rekening penerima dengan nomor xxxxxxxxxx. Transaksi tercatat menggunakan metode BI-FAST dengan nomor referensi xxxxxxxxx.
Atas kejadian tersebut, Agus Sugianto, S.H. melalui kantor hukumnya AGUS SUGIANTO, S.H. & REKAN – ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, telah menyampaikan surat pengaduan resmi kepada pihak BNI dengan Nomor: 004/ADV-AS-SH/XI/2026.
Pengaduan tersebut telah memperoleh tanda terima dengan nomor registrasi 2026/2-00040822272, tertanggal 10 November 2026, yang diterbitkan melalui layanan BNI Temberu D/H Kas Mobil Tamberu.
Dalam pemberitahuan tertulisnya, BNI menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami nasabah serta menyatakan bahwa pengaduan Tabiyah saat ini sedang dalam proses tindak lanjut.
Menanggapi hal tersebut, Agus Sugianto, S.H. meminta agar pernyataan tindak lanjut dari BNI tidak berhenti sebatas administrasi pengaduan, melainkan segera diwujudkan dalam langkah nyata melalui koordinasi dengan pihak BRI selaku bank penerima dana.
“Kami meminta kepada BNI agar segera melakukan penelusuran transaksi BI-FAST tersebut dan berkoordinasi secara resmi dengan BRI. Klien kami mengalami kerugian sebesar Rp50 juta akibat kekeliruan transfer. Kami berharap ada langkah konkret untuk memfasilitasi proses klarifikasi dan pengembalian dana tersebut,” tegas Agus.
Menurutnya, persoalan ini membutuhkan respons cepat dan koordinasi yang serius antara kedua lembaga perbankan. Terlebih, dana yang terkirim tersebut bukan dimaksudkan sebagai pemberian ataupun pembayaran kepada pemilik rekening penerima.
Agus juga menegaskan bahwa pihaknya menghormati ketentuan kerahasiaan perbankan dan prosedur yang berlaku. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pengaduan nasabah yang membutuhkan bantuan penyelesaian melalui mekanisme resmi antarbank.
BESOK SURAT PENGADUAN RESMI DILAYANGKAN KE BRI
Sebagai bentuk keseriusan dalam memperjuangkan hak Kliennya, Agus Sugianto, S.H. menyampaikan bahwa pada Selasa, 17 November 2026, pihaknya berencana mengirimkan surat pengaduan resmi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Surat tersebut ditujukan kepada pihak BRI agar segera melakukan penelusuran terhadap dana yang masuk ke rekening nasabah atas nama Ismawati, melakukan koordinasi dengan BNI, serta memfasilitasi proses klarifikasi dan pengembalian dana sesuai ketentuan hukum dan prosedur perbankan.
Pihaknya juga meminta agar BRI dapat membantu menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pemilik rekening penerima untuk memberikan klarifikasi terkait dana sebesar Rp50 juta yang masuk ke rekeningnya.
“Kami berharap pihak BRI juga proaktif. Tolong bantu Klien kami untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami ingin ada komunikasi, klarifikasi, dan penyelesaian yang baik dengan pihak penerima dana. Apabila dana tersebut masih tersedia, kami meminta agar melalui mekanisme yang sah dapat diupayakan pengamanannya dan proses pengembaliannya,” ungkapnya.
MENEKANKAN HAK NASABAH DAN KEPASTIAN HUKUM
Agus menjelaskan, persoalan salah transfer ini perlu ditangani dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, khususnya Pasal 85, yang mengatur konsekuensi hukum bagi setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya.
Namun demikian, penerapan ketentuan pidana tersebut tetap harus didasarkan pada fakta, bukti, dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.
Pihaknya berharap penyelesaian melalui mekanisme perbankan dapat ditempuh terlebih dahulu secara profesional dan proporsional, tanpa mengurangi hak hukum Kliennya untuk mengambil langkah lanjutan apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum.
“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Uang Rp50 juta bukan jumlah yang kecil bagi Klien kami. Kami berharap BNI dan BRI menunjukkan tanggung jawab pelayanan kepada nasabah dengan membantu menyelesaikan persoalan ini secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum,” tambah Agus.
Di akhir keterangannya, Agus Sugianto, S.H. menegaskan bahwa dirinya selaku Kuasa Hukum Tabiyah akan terus mengawal pengaduan tersebut sampai memperoleh kejelasan dan penyelesaian.
Apabila penanganan pengaduan tidak berjalan sebagaimana mestinya, pihaknya membuka kemungkinan untuk menempuh mekanisme pengaduan lanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia sesuai kewenangannya, serta langkah hukum lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Harapan Kliennya sederhana: dana Rp50 juta yang salah transfer dapat ditelusuri, diklarifikasi, dan dikembalikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. (Redaksi).
