PROBOLINGGO, PATROLI POS
Suasana khidmat menyelimuti Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo pada Kamis (21/05/2026). Sebanyak 16 Aparatur Sipil Negara (ASN) bentukan formasi tahun 2024 resmi mengucap sumpah jabatan dan beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) penuh. Prosesi sakral ini dilakukan secara daring, dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, dari Gedung H.M. Rasjidi Kemenag RI, Jakarta, dan diikuti serentak oleh satuan kerja se-Indonesia.
Para abdi negara yang baru dilantik ini sebelumnya telah melewati masa bakti sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Mei 2025, hingga akhirnya resmi menyandang status PNS per 1 Mei 2026. Dari total peserta yang diambil sumpahnya, mayoritas atau sebanyak 15 orang mengisi formasi jabatan Penghulu Ahli Pertama, sementara satu orang lainnya mengisi formasi Pustakawan.
Hadir memantau jalannya pelantikan secara langsung di lokasi, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo, Samsur, didampingi Kasubbag TU Moh. Sa’dun, serta Kasi Bimas Islam M. Imam Mudin Nur Fajri. Sebelum seremoni virtual dimulai, Samsur sempat memberikan wejangan khusus dan pembinaan mental kepada para peserta.
Dalam arahannya, Samsur mengingatkan bahwa perubahan status dari CPNS menjadi PNS membawa tanggung jawab moral yang jauh lebih besar. Menurutnya, menjadi bagian dari Kementerian Agama berarti harus siap menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas pelayanan keagamaan, pendidikan, serta menyuarakan penguatan moderasi beragama di tengah masyarakat Probolinggo.
Ia juga menekankan bahwa tantangan birokrasi ke depan akan semakin dinamis, terutama dengan adanya transformasi digital. Oleh karena itu, para PNS baru dituntut untuk tidak gagap teknologi, adaptif, serta selalu mengedepankan budaya kerja yang bersih dan melayani.
Samsur berharap, bertambahnya amunisi SDM baru di lingkungan Kemenag Kabupaten Probolinggo ini dapat langsung tancap gas dalam mendongkrak performa institusi. Kehadiran para penghulu dan pustakawan baru ini diharapkan mampu melahirkan pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga humanis, akuntabel, dan penuh integritas. (Red**).
