PROBOLINGGO, PATROLI POS
Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Probolinggo mulai memperkuat langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi perwakafan daerah. Melalui penguatan kelembagaan, pembenahan tata kelola, dan sinergi lintas sektor, BWI diharapkan mampu mendorong pengembangan wakaf produktif sekaligus memastikan aset wakaf terlindungi dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat perdana pengurus BWI Kabupaten Probolinggo Masa Jabatan 2026–2029. Rapat ini menjadi momentum awal untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, serta mempersiapkan langkah kerja organisasi dalam menjalankan amanah perwakafan di daerah. Bertempat di Aula 2 Kemenag pada Jumat 20/11/2026.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Dr. H. Samsur, S.Ag., M.Pd.I., selaku Ketua Dewan Pertimbangan BWI Kabupaten Probolinggo, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru. Menurutnya, BWI memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup luas sehingga membutuhkan kesungguhan, komitmen, serta kerja sama seluruh unsur kepengurusan.
Ia berharap kepengurusan yang baru mampu menghadirkan dampak positif bagi perkembangan perwakafan, terutama melalui penguatan wakaf produktif dan perluasan gerakan wakaf uang.
Samsur juga mengapresiasi ikhtiar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan gerakan wakaf uang yang telah menghimpun sekitar Rp14 miliar di tingkat provinsi. Capaian tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi Kabupaten Probolinggo untuk mengambil bagian dalam gerakan wakaf uang dengan mempersiapkan seluruh persyaratan yang diperlukan.
Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kesiapan sumber daya manusia. Petugas dan pengelola wakaf harus memiliki kompetensi serta sertifikasi yang relevan agar penghimpunan dan pengelolaan wakaf dapat berlangsung secara profesional, amanah, dan akuntabel.
Lebih lanjut, Samsur menekankan pentingnya membangun sinergi antara BWI, Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perwakafan, mempercepat penataan administrasi dan sertifikasi tanah wakaf, sekaligus mengantisipasi potensi persoalan hukum akibat aset yang tidak dikelola dengan baik.
Menurutnya, wakaf uang memiliki karakteristik pengelolaan yang harus menjaga keutuhan nilai pokok dana wakaf, sementara hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umat sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.
Rosyadi Badar: Pembenahan Database Wakaf Menjadi Agenda Penting
Ketua BWI Kabupaten Probolinggo, Rosyadi Badar, menegaskan bahwa BWI harus mampu menjadi ruang koordinasi sekaligus solusi atas berbagai persoalan perwakafan di masyarakat.
Ia menilai, salah satu pekerjaan penting yang perlu segera dilakukan adalah penyempurnaan database wakaf. Ketersediaan data yang akurat menjadi fondasi dalam menentukan kebijakan, menyusun program pembinaan, serta mengidentifikasi aset-aset wakaf yang berpotensi dikembangkan secara produktif.
Selain persoalan administrasi, literasi perwakafan juga perlu mendapatkan perhatian. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh ketentuan dan tata kelola wakaf. Karena itu, wakif maupun nazhir harus memahami secara terperinci maksud, kedudukan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing.
Rosyadi juga mengingatkan bahwa pengelolaan wakaf membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Sinergi dengan Kementerian Agama, BPN, pemerintah daerah, hingga unsur kejaksaan menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum dan perlindungan aset wakaf.
Ia berharap seluruh agenda dan persiapan kelembagaan dapat diselesaikan melalui kerja sama yang solid. Dengan kebersamaan dan koordinasi yang berkelanjutan, amanah pengembangan perwakafan di Kabupaten Probolinggo dapat dijalankan secara optimal.
89 Bidang Tanah Wakaf Teridentifikasi sebagai Potensi Pengembangan
Sementara itu, Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kankemenag Kabupaten Probolinggo, Yazid Zain, memaparkan potensi perwakafan daerah berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan penyuluh agama Islam di tingkat kecamatan.
Dari hasil verifikasi tersebut, teridentifikasi sebanyak 89 bidang tanah wakaf yang berpotensi dikembangkan menjadi aset produktif. Data ini menjadi modal awal bagi BWI dan Kementerian Agama untuk melakukan pemetaan, pembinaan, serta identifikasi pemanfaatan aset wakaf secara lebih terarah.
Menurut Yazid, penguatan supervisi merupakan salah satu langkah penting untuk mewujudkan tertib data dan meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf. Data yang terverifikasi dengan baik akan memudahkan pemetaan potensi, pengawasan, serta penentuan prioritas program pengembangan wakaf di setiap wilayah.
Dalam pemaparannya, ia juga menyampaikan keberadaan dua pondok pesantren yang memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yakni Pondok Pesantren Al-Masduqiah Kraksaan dan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Keberadaan lembaga tersebut menjadi bagian dari potensi penguatan ekosistem filantropi Islam di Kabupaten Probolinggo melalui koordinasi dan pengembangan kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Secara kelembagaan, BWI kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam melaksanakan kebijakan perwakafan di daerah, melakukan pembinaan terhadap nazhir, serta mengawal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Termasuk di dalamnya penguatan administrasi pendaftaran aset dan pengawasan terhadap proses perubahan status maupun penukaran harta benda wakaf (ruislagh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, keberadaan BWI Kabupaten Probolinggo diharapkan tidak berhenti pada fungsi koordinasi dan administratif, tetapi berkembang menjadi motor penggerak pengelolaan wakaf yang produktif, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Sejumlah agenda strategis yang perlu diperkuat meliputi pengembangan wakaf uang, peningkatan kompetensi dan sertifikasi nazhir, pembenahan database, percepatan sertifikasi tanah wakaf, serta optimalisasi pemanfaatan aset wakaf yang memiliki potensi ekonomi.
Melalui sinergi BWI, Kementerian Agama, BPN, pemerintah daerah, pesantren, organisasi kemasyarakatan Islam, dan seluruh elemen masyarakat, potensi perwakafan di Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat dikelola lebih optimal.
Wakaf pada hakikatnya bukan sekadar menjaga keberadaan aset keagamaan, melainkan memastikan keberlanjutan manfaatnya. Dengan tata kelola yang profesional, perlindungan hukum yang kuat, dan pengelolaan yang amanah, wakaf dapat menjadi instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi sekaligus kekuatan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat. (Mp/Red**).
