PROBOLINGGO, PATROLI POS
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah calon haji Tahun 1448 H/2027 M. Pertemuan yang berlangsung di ruang pertemuan Kantor Kemenhaj Kabupaten Probolinggo, Jumat (20/11/2026), ini melibatkan pimpinan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), koordinator jemaah kecamatan, serta pengurus DPD Forum Komunikasi (FK) KBIHU Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan tersebut difokuskan pada pemantauan progres pelunasan tahap pertama yang berlangsung sejak 10 November hingga 10 Desember 2026. Hingga hari ke-10 masa pelunasan per 19 November 2026, tercatat baru 126 jemaah yang menuntaskan pelunasan dari total 572 jemaah yang telah mengantongi status istitaah kesehatan.
Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Probolinggo, H. Moh. Barzan, menegaskan bahwa sinergi antara jajaran kementerian dan para pemangku kepentingan di lapangan menjadi kunci kelancaran proses pelunasan. Menurutnya, informasi yang akurat dan pendampingan sejak dini sangat dibutuhkan agar jemaah tidak mengalami hambatan administrasi maupun penumpukan antrean menjelang batas akhir pelunasan.
“Koordinasi lintas unsur ini penting untuk memastikan kesiapan administrasi jemaah berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Kami berharap seluruh KBIHU dan koordinator dapat aktif mendampingi jemaah agar tahapan pelunasan haji 2027 berlangsung lancar tanpa hambatan,” ujar Barzan.
Mitigasi Rendahnya Pelunasan dan Penguatan Koordinasi Lintas Instansi
Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Kemenhaj Kabupaten Probolinggo, H. Ervin Syarif Arifin, menyoroti perlunya langkah mitigasi terhadap masih minimnya angka pelunasan hingga hari ke-10 berjalan. Ia meminta seluruh KBIHU dan koordinator segera menginventarisasi kendala spesifik yang dialami jemaah di lapangan, baik yang berkaitan dengan kesiapan dana maupun proses penerbitan status istitaah kesehatan.
“Evaluasi ini kami lakukan sebagai langkah mitigasi atas masih minimnya jumlah jemaah yang melakukan pelunasan. Kami perlu memetakan kendala apa saja yang sebenarnya dialami jemaah di bawah, terutama menyangkut status istitaah jemaah, agar bisa segera dicarikan solusi,” tegas Ervin.
Untuk mempercepat penyelesaian hambatan tersebut, Ervin menyatakan pihaknya terus mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo terkait percepatan verifikasi data istitaah kesehatan, serta dengan Bank Penerima Setoran (BPS) guna memastikan kelancaran layanan transaksi pelunasan bagi jemaah.
Ia juga mengingatkan para pendamping dan jemaah untuk aktif memanfaatkan kanal digital pemantauan data yang telah disediakan pemerintah. Selain melalui aplikasi resmi Satu Haji maupun Haji Pintar, jemaah calon haji Kabupaten Probolinggo dapat mengecek status istitaah kesehatannya secara mandiri melalui tautan resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo di laman [https://mojang.dinkesprobolinggokab.id/link/MonitorIstithaah](https://mojang.dinkesprobolinggokab.id/link/MonitorIstithaah).
Dukungan Pendampingan DPD FK KBIHU
Menanggapi arahan tersebut, pengurus DPD FK KBIHU Kabupaten Probolinggo menyatakan kesiapannya untuk memperkuat pendampingan jemaah di tingkat kecamatan, mulai dari pengecekan status istitaah, kelengkapan berkas administrasi, hingga pendampingan langsung saat penyetoran di bank. Sinergi ini diharapkan mampu mendongkrak capaian pelunasan jemaah yang telah memenuhi syarat sebelum tenggat waktu tahap pertama berakhir pada 10 Desember mendatang. (Red**).
