BATU, PATROLI POS
Penguatan kapasitas komunikasi kelembagaan, pengelolaan reputasi, serta strategi penanganan isu dan krisis di lingkungan pesantren menjadi fokus pembahasan pada hari kedua kegiatan di Kota Batu, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini diikuti jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, para Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), serta operator kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Pada hari kedua, kegiatan didampingi langsung oleh Kepala Bidang PD Pontren Kanwil Kemenag Jawa Timur, Dr. Imam Tirmidzi, bersama jajaran Kanwil. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur dalam mendukung tata kelola pendidikan pesantren yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap dinamika komunikasi publik di era digital.

Hadir sebagai narasumber, Mochammad Dawud, yang menyampaikan materi bertajuk Strategi Publikasi dan Manajemen Krisis di Lingkungan Kemenag. Pembahasan diarahkan pada pentingnya membangun sistem komunikasi kelembagaan yang tidak hanya berorientasi pada publikasi kegiatan, tetapi juga mampu mengidentifikasi isu, melakukan verifikasi informasi, mengelola persepsi publik, serta merespons situasi krisis secara terukur dan bertanggung jawab.
Dalam paparannya, manajemen isu dan krisis pesantren menjadi perhatian penting di tengah perubahan pola komunikasi masyarakat. Pesantren memiliki kekuatan pada tradisi keilmuan, otoritas pengasuh, solidaritas komunitas, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, dinamika ruang digital menghadirkan tantangan baru ketika informasi, persepsi, maupun narasi yang berkembang di masyarakat dapat bergerak cepat, meluas, dan memengaruhi reputasi lembaga.
Materi menekankan bahwa pengelolaan kehumasan perlu ditempatkan sebagai fungsi strategis kelembagaan, bukan semata-mata aktivitas dokumentasi atau penyebarluasan informasi. Humas dituntut memiliki kemampuan mendeteksi isu sejak dini, membaca perkembangan lingkungan komunikasi, memverifikasi fakta, membangun narasi berbasis data, serta menyiapkan langkah respons yang tepat sebelum sebuah persoalan berkembang menjadi krisis reputasi.
Salah satu pendekatan yang ditekankan ialah integrasi data, fakta, validasi informasi, dan komunikasi publik yang jujur. Prinsip *“Satu Pintu, Satu Data, Satu Narasi”* menjadi kerangka penting dalam membangun komunikasi kelembagaan yang konsisten. Data yang terverifikasi, informasi yang valid, serta narasi yang terkoordinasi dinilai menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian Agama dan pesantren.
Selain itu, peserta mendapatkan pemahaman mengenai klasifikasi krisis, strategi respons, dan pendekatan komunikasi berdasarkan karakteristik persoalan. Penanganan isu tidak dapat dilakukan dengan pola yang seragam, melainkan harus mempertimbangkan fakta kejadian, tingkat risiko, pihak yang terdampak, serta situasi sosial dan kelembagaan. Klarifikasi, penguatan informasi, langkah korektif, dan pemulihan reputasi harus dilakukan secara proporsional, mengedepankan empati, serta menghindari respons yang justru memperbesar eskalasi persoalan.
Pembahasan juga mencakup pengelolaan hubungan dengan media, komunitas, dan publik digital, termasuk pentingnya transparansi, komunikasi yang terbuka, serta kesiapan kelembagaan dalam menghadapi isu yang berkembang. Penguatan kapasitas komunikasi di tingkat kabupaten/kota menjadi relevan karena daerah merupakan salah satu titik terdekat dalam menerima informasi, mengidentifikasi persoalan, dan membangun koordinasi dengan lembaga pesantren maupun masyarakat.
Melalui materi tersebut, para Kasi dan operator PD Pontren diharapkan tidak hanya memiliki keterampilan teknis dalam pengelolaan data dan publikasi, tetapi juga perspektif yang lebih strategis dalam mendukung reputasi lembaga, membangun kepercayaan publik, dan mengantisipasi potensi krisis komunikasi.
Pendampingan langsung Kabid PD Pontren Dr. Imam Tirmidzi bersama jajaran Kanwil Kemenag Jawa Timur memperkuat arti penting kegiatan ini sebagai ruang konsolidasi pengetahuan, peningkatan kompetensi, dan penyamaan langkah antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pengelolaan informasi pendidikan diniyah dan pesantren yang semakin tertib, akurat, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Kegiatan hari kedua di Batu ini menegaskan bahwa transformasi layanan PD Pontren tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan tata kelola data, tetapi juga kesiapan institusi dalam membangun komunikasi publik yang sehat, menjaga kredibilitas, dan menghadirkan respons kelembagaan yang bijaksana di tengah dinamika masyarakat digital.
Dengan penguatan kapasitas tersebut, Kementerian Agama diharapkan semakin mampu membangun ekosistem komunikasi pesantren yang berintegritas, berbasis fakta, mengedepankan tabayyun, serta tetap menjaga marwah, nilai, dan kemandirian pesantren sebagai institusi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. (Mp/Red**).
