PROBOLINGGO, PATROLI POS
Kementerian Agama terus memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui pemaparan isu-isu strategis dan penajaman standar layanan yang digelar Senin, 4 Mei 2026 di Aula Al-Ikhlas Lt. II.
Kepala Kantor Kementerian Agama, Dr. Samsur, menegaskan bahwa capaian Zona Integritas tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi, tetapi juga oleh konsistensi kerja tim serta kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita akan terus berjuang, kompak, dan sukses bersama. Tahapan demi tahapan telah kita lalui dengan seksama. Setiap area telah kita kerjakan bersama, termasuk penguatan eviden sebagaimana tercermin dalam LKE. Ketika kita bergerak dalam hal yang positif, hasilnya akan terasa indah. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja tanpa mengenal waktu libur,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penguatan program tahun 2026 diarahkan pada pendalaman isu-isu strategis yang telah disusun, sekaligus mempertegas layanan publik yang bebas dari pungutan liar dan gratifikasi. Fokus layanan, menurutnya, menjadi kunci utama agar inovasi yang dihasilkan benar-benar berdampak.
“Kita perinci kembali pembagian peran dan substansi strategis untuk diangkat pada tahun 2026 sebagai bentuk penguatan layanan yang menyentuh masyarakat serta bersih dari pungli dan gratifikasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kasubbag TU, Muhammad Sa’dun, menekankan kesiapan seluruh koordinator area dalam memenuhi standar layanan berbasis SOP.
“Mulai 2024–2025 harus mencapai 100 persen. Setiap koordinator area wajib siap, SOP harus jelas, dan seluruh proses harus berjalan dengan sistem yang terukur,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, disampaikan pula pemaparan isu strategis terbaru sebagai tindak lanjut rapat koordinasi Tim Zona Integritas. Setiap seksi dan penyelenggara diminta menyusun minimal empat jenis layanan unggulan beserta standar layanannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Dr. Samsur, yang merupakan alumnus program doktoral UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, menegaskan bahwa pengembangan layanan tidak boleh melebar tanpa arah.
“Layanan kita tidak perlu banyak, tetapi harus fokus dan berkelanjutan. Jenis layanan seperti apa, bagaimana standar layanan dan SOP-nya, itulah yang kita bedah bersama,” jelasnya.
Forum juga diisi dengan penyampaian pandangan dari masing-masing koordinator area yang memaparkan strategi implementasi, penguatan eviden, serta inovasi layanan pada unit kerja masing-masing. Diskusi berlangsung konstruktif dengan penekanan pada integritas, kolaborasi, dan keberlanjutan peningkatan kualitas layanan.
Melalui langkah ini, Kementerian Agama optimistis mampu menghadirkan layanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mempercepat terwujudnya predikat WBK/WBBM yang berdampak nyata bagi masyarakat. Yang membuat kita bangga adalah semangat para asn muda yang sangat inovatif dan komitmen untuk support agenda besar ini. (Mp/Red**).
