PROBOLINGGO, PATROLI POS
Tata kelola anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo tengah berada di bawah mikroskop publik. Alokasi dana pemeliharaan kendaraan dinas (Mobdin) yang mencapai angka fantastis kini memicu diskusi hangat mengenai efisiensi dan transparansi penggunaan APBD.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, total pagu anggaran yang diposkan untuk pemeliharaan kendaraan operasional ini menyentuh angka Rp676.680.000. Anggaran tersebut mencakup biaya bahan bakar (BBM) hingga perawatan rutin. Namun, angka ini dianggap tidak lazim mengingat adanya pengadaan aset baru di lingkungan pimpinan daerah.
Kontradiksi Aset Baru dan Biaya Perawatan
Publik menyoroti urgensi biaya perawatan yang besar tersebut, mengingat Pemkot Probolinggo baru saja menambah armada baru pada akhir tahun 2025. Dua unit mobil dinas operasional untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut ditebus dengan nilai total Rp1,75 miliar.
Secara teknis, kendaraan baru umumnya masih berada dalam lindungan garansi pabrikan dan fasilitas servis berkala gratis. Hal inilah yang mendasari pertanyaan: Mengapa anggaran pemeliharaan tetap membengkak di saat beban perawatan teknis seharusnya masih ditanggung oleh dealer resmi?
Celah Transparansi dalam Dokumen Pengadaan
Ketidakjelasan rincian dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan kian memperkeruh spekulasi. Pada kolom spesifikasi teknis, penyelenggara hanya menyematkan keterangan “sesuai di KAK” (Kerangka Acuan Kerja), tanpa membedah detail merek, tipe, maupun kapasitas mesin kendaraan yang dikelola.
Minimnya deskripsi ini dinilai sebagai bentuk “ruang abu-abu” yang menghambat fungsi pengawasan publik terhadap distribusi uang rakyat.
Minimnya Respon Birokrasi
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media menemui jalan buntu. Kepala Bagian Umum Pemkot Probolinggo, Abdul Kholiq, tidak berada di tempat saat akan ditemui, dan pesan tertulis yang ditinggalkan melalui staf belum mendapatkan respon hingga saat ini.
Sikap tidak kooperatif juga ditunjukkan oleh pihak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat. Alih-alih memberikan klarifikasi substantif terkait penggunaan anggaran, Plt Kadis Kominfo, Lucia Aries Yuliyanti, justru memberikan respon administratif yang cenderung menghindari inti persoalan.
Kritik Tajam dari Pengamat Kebijakan
Ketua Aliansi Madura Indonesia (AMI) Probolinggo, Dierel, memberikan kritik tajam atas temuan ini. Menurutnya, besaran anggaran tersebut mencederai prinsip efisiensi fiskal.
“Secara logika, kendaraan baru masih dalam masa free maintenance. Jika muncul angka pemeliharaan hingga ratusan juta, ini adalah anomali yang harus dijelaskan secara gamblang kepada publik. APBD adalah amanah rakyat, bukan dana tanpa pertanggungjawaban,” tegas Dierel.
Ia mendesak Pemkot Probolinggo untuk segera membuka rincian KAK kepada khalayak demi memulihkan kepercayaan publik. “Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Jangan biarkan spekulasi liar berkembang akibat tertutupnya akses informasi,” pungkasnya. Tim.
