Lumajang, Patrolipos – Sabtu, 26/11/2022. Sinergitas DPR RI dan BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas), Sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas dengan nara sumber , Wahyudi Anas dan Abdul Halim dari Komite BPH Migas dan Zico Aldilah, SBM ( Seles Branch Manager ) Pertamina Rayon V Malang.
Reses Bambang Hariyadi, SE, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Jatim IV Jember-Lumajang juga di hadiri Sekwilda Lumajang mewakili Bupati dan Ketua Gerindra Kabupaten Lumajang,Agus Tri,dari lingkungan hidup Yuli Harimurti,SP.dan juga kader Gerindra sekabupaten Lumajang,di Gedung Wiratama Wakul,Sabtu,26/11)2022.
“Ini bagian dari reses dan salah satunya kegiatan sosialisasi terhadap kinerja dan penyuluhan BPK Migas karena BPH Migas salah satu stakeholder yang membidangi pengawasan dan di-hilirisasi sektor Migas. kita ingin BPH lebih masif mensosialisasikan ke masyarakat agar BBM, khususnya BBM subsidi bisa jauh lebih tepat sasaran dan bisa dinikmati masyarakat.” Terang Bambang Hariyadi.
Lebih lanjut, untuk pengawasan BBM Subsidi BPH Migas memiliki kewenangan untuk mengatur dari hilir dan operatornya adalah Pertamina, penggunanya masyarakat.
“Di BBM ini, ada beban subsidi yang di tanggung negara makanya kita bersama- sama selain tidak hanya tugas negara kita masyarakat juga bisa melaporkan kepada BPH Migas jika ada penyimpangan yang dilakukan oleh SPBU – SPBU atau agen-agen terhadap BBM bersubsidi itu.” Ungkap Legislator dari Jember ini.
Kedepan, kata Bambang Hariyadi, harapan kita masyarakat Lumajang
bisa semakin mendapatkan pelayanan yang maksimal khususnya BBM bersubsidi dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Lumajang.
“Pemerintah memberikan BBM bersubsidi ini memang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.” Imbuhnya.
Hal yang sama disampaikan Wahyudi Anas dari Komite BPH Migas, Bahwa kegiatan ini adalah sinergitas BPH Migas dengan Komisi VII DPR RI. Ini adalah sosialisasi terkait tugas dan tanggung jawab BPH Migas dalam melaksanakan pengaturan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi di kelompok masyarakat di Kabupaten Lumajang dan sekitarnya.
“Peran BPH Migas dalam sosialisasi ini untuk benar-benar menjelaskan kepada masyarakat agar pemanfaatan bahan bakar subsidi yang terus meningkat ini dapat benar-benar lebih efektif dan efisien dan mendukung kegiatan masyarakat yang tepat. Di dalam sosialisasi ini juga ada kegiatan mohon dukungan masyarakat untuk melakukan pengawasan agar penyaluran BBM itu tepat sasaran.” Ujarnya.
Terkait dengan volume BBM subsidi ,
menurut Wahyudi , yang Biosolar itu pemerintah sudah menambahkan dari 15,1 juta KM menjadi 17,8 juta KM.
“Jadi kenaikannya cukup signifikan sehingga nanti sampai Desember Insya Allah BBM Bio Solar maupun Pertalite dapat dipenuhi dan dapat mendukung kegiatan masyarakat pada saat pasca pandemi covid ini sudah mulai mereda dan kegiatan sudah bebas sehingga masyarakat bisa lebih melaksanakan kegiatannya agar membantu keekonomian kabupaten termasuk kuota pertalite yang semula ditetapkan pemerintah 23,03 juta KL menjadi 29,9 1 juta KL artinya ini sangat seknifikan, pemerintah menyiapkan bahan bakar subsidi.”Ungkapnya.(Dewi)
